Ketika mendengar istilah KUA-PPAS, sebagian orang mungkin langsung membayangkan dokumen tebal penuh angka dan istilah pemerintahan.
Padahal, di balik pengesahan KUA-PPAS 2026 di Kota Malang, ada pertanyaan yang jauh lebih sederhana:
Uang Kota Malang tahun depan akan diprioritaskan untuk apa?
Jawabannya penting, karena keputusan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan APBD 2026 dan menentukan berbagai program yang akan dijalankan pemerintah daerah.
KUA-PPAS merupakan singkatan dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Sederhananya, dokumen ini menjadi kesepakatan awal mengenai arah kebijakan anggaran serta prioritas dan batas anggaran sementara sebelum APBD disusun.
Karena itu, pengesahan KUA-PPAS bukan sekadar agenda administratif.
Di tahap inilah pemerintah daerah dan DPRD menyepakati prioritas pembangunan sekaligus ruang fiskal yang tersedia untuk membiayainya.
Bayangkan keuangan Kota Malang seperti sebuah rumah tangga dengan banyak kebutuhan. Ada biaya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, transportasi, hingga berbagai kebutuhan sosial.
Semua penting, tetapi anggaran tetap memiliki batas.
Ketika satu sektor mendapatkan porsi lebih besar, pemerintah perlu mempertimbangkan konsekuensinya terhadap sektor lain. Di sinilah proses penyusunan anggaran menjadi persoalan strategi keuangan, bukan sekadar membagi-bagi uang.
Bagi warga Malang, KUA-PPAS sebenarnya layak diperhatikan karena keputusan yang dibuat pada tahap ini nantinya dapat diterjemahkan menjadi program yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Misalnya, apakah pemerintah akan lebih agresif memperbaiki infrastruktur? Memperkuat pelayanan kesehatan? Meningkatkan kualitas pendidikan? Mengembangkan transportasi? Atau mengalokasikan anggaran untuk program sosial dan penguatan ekonomi masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada akhirnya kembali pada prioritas daerah.
Hal menarik lainnya adalah membandingkan rencana anggaran dengan kondisi nyata di lapangan. Masyarakat tidak hanya perlu bertanya “berapa besar anggarannya?”, tetapi juga “masalah apa yang ingin diselesaikan dengan anggaran tersebut?”
Sebab anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang efektif.
Sama seperti mengelola keuangan pribadi, pemerintah daerah perlu memastikan setiap rupiah memiliki tujuan yang jelas. Pendapatan harus diperhitungkan, pengeluaran harus diprioritaskan, dan hasilnya perlu dievaluasi.
Bagi masyarakat, memahami KUA-PPAS juga menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan literasi keuangan publik.
Kita mungkin terbiasa mengatur uang sendiri setiap bulan, tetapi jarang memperhatikan bagaimana uang publik dikelola. Padahal, keputusan anggaran daerah pada akhirnya turut menentukan kualitas layanan dan lingkungan tempat kita tinggal.
Solusi Keuangan
Masyarakat tidak harus menjadi ahli APBD untuk ikut mengawasi.
Mulailah dengan melihat tiga hal ketika pemerintah membahas anggaran:
Dari mana pendapatannya berasal?
Apa yang menjadi prioritas belanja?
Apa hasil yang diharapkan masyarakat dari belanja tersebut?
Dengan cara ini, KUA-PPAS tidak lagi terlihat sebagai dokumen pemerintahan yang jauh dari kehidupan warga, tetapi sebagai gambaran awal mengenai ke mana keuangan Kota Malang akan diarahkan.
Pengesahan KUA-PPAS 2026 mungkin hanya berlangsung dalam ruang rapat. Namun, keputusan di dalamnya akan ikut menentukan bagaimana uang publik digunakan untuk menjalankan Kota Malang.
Karena pada akhirnya, anggaran bukan hanya soal berapa banyak uang yang tersedia, tetapi tentang pilihan: kebutuhan mana yang dianggap paling penting untuk dibiayai.
